Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kunjungi Perludem, Wasekjen PKS: Kualitas Demokrasi Harus Terus Dijaga

Rabu, 24 Maret 2021 | Maret 24, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-24T09:34:23Z
 
Wasekjen PKS, Ahmad Fathul Bari, Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi, dan Presiden Garuda Keadilan (sayap muda PKS) saat silaturrahmi ke Perludem, Rabu (24/3/2021) (Foto: PKS Foto)


Jakarta, Detakterkini.com- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari dan beberapa pengurus PKS mengunjungi kantor Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk bersilaturahmi serta menyerap aspirasi dan masukan. Selain Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, hadir juga Ketua DPP PKS yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi, dan Presiden Garuda Keadilan (sayap muda PKS). PKS sangat mengapresiasi keberadaan dan kiprah Perludem yang selama ini konsisten menyuarakan kualitas Pemilu dan demokrasi.


"Perludem sebagai salah satu lembaga independen yang selama ini aktif dalam melakukan advokasi pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dan mendorong Pemilu berintegritas harus menjadi garda terdepan kalangan masyarakat sipil dalam memperkuat tatanan demokrasi bangsa ini", ungkap Fathul, di Jakarta (24/3/2021).


Ia menambahkan, bahwa kualitas demokrasi di Indonesia harus terjaga dan tidak boleh menjurus kepada pola otoritarianisme yang hanya berpikir untuk terus melanggengkan suatu kekuasaan tanpa batas dan kemudian menabrak norma demokrasi.


“Ditundanya pembahasaan revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, adalah suatu langkah mundur dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia,” ujar Fathul.


Menurutnya, salah satu hal yang paling penting adalah terkait dengan desain keserentakan pemilu, penyelenggara pemilu, dan penegakkan hukum pemilu yang harus diatur ulang.


“Bila pemilu legilatif, presiden, dan pilkada dilakukan serentak ada tahun 2024 tentu kompleksitasnya akan sangat luar biasa. Terlebih dengan kondisi pandemi yang tidak menentu ini tentu akan menjadi beban tersendiri bagi negara dalam mengelola demokrasi kita,” jelas Fathul.


“Kita tidak mampu memprediksi kondisi 2024 apakah sudah terbebas dari pandemi atau tidak, bila ke depan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka akan sangat disayangkan bila kita mengorbankan nilai demokrasi kita,” tambahnya.


Lebih jauh Fathul mengemukakan, pemaksaan pemilu dan pilkada serentak 2024 akan menyebabkan 272 pejabat kepala daerah (24 provinsi, 57 kota, 191 kabupaten) melaksanakan tugas secara definitif tetapi para pejabat ini bukan lahir dari rahim demokrasi, dan tentu hal itu berpotensi melahirkan oligarki politik.


"Untuk itu dalam silaturahmi kali ini, PKS coba bertukar pikiran dengan rekan-rekan Perludem untuk bisa mendengar masukan untuk perbaikan demokrasi kita. Hal ini sekaligus untuk menjawab tantangan turunnya indeks persepsi korupsi dan indeks demokrasi yang salah satu faktornya terjadi karena adanya kecenderungan dari pemerintah ataupun lembaga lain yang kurang mendengar aspirasi publik, sehingga kunjungan untuk mendengar masukan publik seperti ini perlu banyak dilakukan oleh partai politik dan yang utama oleh Pemerintah,” pungkas Fathul.

×
Berita Terbaru Update