Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Christina Aryani Minta Pemprov DKI Segera Percepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota

Rabu, 21 Juli 2021 | Juli 21, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-07-21T14:02:47Z
Anggota DPR dapil DKI Jakarta II dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani (Foto:Ist)




Jakarta, Detakterkini.com – Anggota DPR dapil DKI Jakarta II dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk warga Ibu kota.







Dia mengatakan itu atas hasil kunjungan langsung ke masyarakat atau instansi-instansi Pemerintah guna memantau berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.







“Di tingkat kelurahan target vaksinasi yang ditentukan Pemprov sebanyak 1.000 orang per hari masih sulit tercapai. Berbagai alasan antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran warga mengikuti vaksinasi, serta efek disinformasi hoax media sosial turut berkontribusi,” kata Christina, Rabu (21/7/2021).







Sampai saat ini, lanjutnya, rata-rata kelurahan di Jakarta Pusat sanggup melakukan vaksinasi terhadap 150-200 orang per hari. Angka ini tentu masih jauh dari target ideal 1.000 orang per hari.







Dalam rangka percepatan vaksinasi, politikus Golkar itu mendorong bukan saja kinerja vaksinasi, tapi juga memastikan kesadaran masyarakat mengikuti vaksinasi.






“Temuan yang disampaikan petugas lapangan banyak masyarakat mempercayai hoax vaksinasi. Membuka beragam kanal akses informasi yang valid dan peningkatan literasi digital menjadi hal yang harus terus diupayakan,” kata dia.






Dia juga hal ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dirinya mencatat, beberapa upaya sudah dijalankan oleh institusi TNI, BIN dan Polri.







“Hal ini perlu terus didukung dan dimasifkan frekuensinya dengan juga melibatkan instansi-instansi lain yang memungkinkan,” kata dia.







Pemprov DKI Jakarta didesaknya terus mendorong peningkatan upaya sosialisasi vaksin terhadap masyarakat.






Saat ini, sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19 yang mengatur sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi.







Ke depannya, Pemprov dan DPRD DKI juga tengah merumuskan sanksi pidana bagi perorangan maupun badan usaha pelanggar protokol kesehatan.







“Hasil pengamatan saya di lapangan, masih banyak warga yang mengabaikan prokes, utamanya untuk menggunakan masker dan menjauhi kerumunan,” katanya.







Lebih jauh, Christina mengatakan di tengah situasi pandemi, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan masyarakat selain berdisiplin diri.








“Mari ketat menjalankan prokes dan menjalankan arahan Pemerintah mengikuti vaksinasi,” tegasnya.


×
Berita Terbaru Update